Akhir Dari Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye

            Terlibat skandal korupsi, Presiden Korea Selatan Park Geun Hye telah dimakzulkan atau di non-aktifkan sejak Desember 2016. Kasus korupsi dan penyuapan yang melibatkan konglomerat dari perusahaan Samsung dan perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan ini telah membuat publik kecewa dan pengadilan memaksa Park keluar dari kantor kepresidenannya.

            Saat ini, Park Geun Hye digantikan oleh Hwang Kyo Ahn. Hwang Kyo Ahn yang tadinya menjabat sebagai perdana menteri telah menggantikan Park Geun Hye sejak adanya tuntutan pendakwaan oleh Mahkamah Konstitusi Korea pada tanggal 9 Desember 2016. Pada 10 Maret 2017, Presiden Park resmi mengakhiri jabatannya sebagai presiden secara paksa oleh Mahkamah Konstitusi Korea.

            Park Geun Hye menjadi satu – satunya presiden terpilih Korea Selatan yang dipaksa keluar dari kantor kepresidenan. Dengan kasus ini, Park Geun Hye tidak hanya menjadi presiden wanita pertama Korea Selatan, namun juga menjadi satu-satunya presiden yang dipaksa turun oleh Mahkamah Konstitusi terkait kasus korupsinya. Putri dari mantan presiden Korea Selatan yang ketiga, Park Chung Hee, sebetulnya telah menuai beberapa kontroversi sejak terpilihnya tanggal 25 Februari 2013

            Park Geun Hye telah diberhentikan dengan alasan, bahwa dia dan sahabatnya Choi Soon-sil telah melanggar etika dari kepemerintahan Korea Selatan itu sendiri. Contohnya, Park Geun Hye, dalam pengambilan keputusan maupun dalam memilih busana untuk digunakannya sehari-hari kebanyakan diintervensi atau dicampur tangan oleh Choi Soon-sil, yang mana itu melanggar etika dari sistem pemerintahan Korea Selatan.

            Lebih lanjut lagi, Choi Soon-sil kemudian menggunakan relasinya yang sangat dekat dengan Park Geun Hye demi kepentingan pribadinya. Choi menekan berbagai perusahaan besar di Korea Selatan untuk memberikan sumbangan terhadap yayasan yang diolahnya, dengan balasan pemerintah akan membantu perusahaan-perusahaan tersebut.

            Tidak sedikit pendukung Park Geun-Hye yang merasa keberatan atas keputusan Mahkamah Konstitusi Korea yang menurunkannya dari jabatan. Para pendukung Park Geun-Hye beramai-ramai mengadakan protes di jalanan menuju ke Mahkamah Agung. Para pendukung Park merasa tidak terima akan penurunan paksa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Korea. Bentrok antara polisi dan pendukung Park Geun Hye pun tidak dapat dihindari dan dua orang meninggal dalam upaya unjuk rasa itu.

            Meskipun sebagai presiden Park Geun-Hye memiliki hak imunitas atau hak kekebalan secara hukum, sejak tanggal 10 Maret 2017 Park tidak lagi memiliki hak imunitas yang bisa memberikannya hak untuk tidak menjalani investigasi apapun karena Park tidak lagi menjabat sebagai presiden Korea Selatan dan Park akan menjalani pemeriksaan seperti layaknya para kriminal lain.

            Pemilihan umum akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 hari sejak tanggal 10 Maret 2017 ini. Dengan adanya kasus seperti ini, pemerintah Korea Selatan seharusnya bisa belajar dan lebih menertibkan tata pemerintahannya agar tidak terulang kembali. Meskipun demikian, ketidakpastian secara politik yang sedang dihadapi Korea Selatan sebetulnya tidak mempengaruhi hubungan Korea Selatan dengan negara lain. Contohnya saja, Amerika Serikat telah mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Sumber

Hancocks, Paula, Mckirdy, Euan. 2017. South Korea: 3 Die in Protests after South Korean President Removed from Office. BBC, dalam http://edition.cnn.com/2017/03/10/asia/south-korea-president-park-geun-hye-impeachment/index.html

Reuters. 2017. South Korean court throws president out of office; two die in protest, dalam http://www.reuters.com/article/us-southkorea-politics-idUSKBN16H066