Pemanfaatan Teknologi untuk Pilkada DKI Jakarta
Pilkada DKI Jakarta Februari lalu menghadirkan tiga calon berbeda yakni, dari paslon nomor 1 Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana, paslon nomor 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan paslon nomor 3 Anies Baswedan–Sandiaga Uno. KPU telah menghitung Rekapitulasi suara, Hasil sementara Berdasarkan rekapitulasi, paslon nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memperoleh 937.955 suara atau sekitar 17,05 persen. Paslon nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat memperoleh 2.364.577 suara atau 42,99 persen. Terakhir, paslon nomor pemilihan tiga Anies Baswedan–Sandiaga Uno memperoleh 2.197.333 suara atau 39,95 persen. (Cahya, 2017)
Kepedulian masyarakat akan Pilkada terlihat cukup tinggi,hal ini dibuktikkan dengan tinggi nya partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada ini. Dapat dilihat dari peluncuran aplikasi-aplikasi untuk mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta. Kemajuan teknologi telah membuka jalan baru bagi masyrakat untuk turut serta dalam pengawasan Pilkada tahun ini melalui beberapa aplikasi smartphone.
Di lain sisi, kepedulian masyarakat tercermin dari perhatian mereka dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu selama kampanye. Contohnya pada aplikasi yang bernama Qlue yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mempublikasikan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2017, di DKI Jakarta, Manado, Probolinggo, Kota Bima, dan kota-kota lainnya. Jumlah laporan yang masuk ke aplikasi Qlue sebanyak 83,1 persen mengenai atribut kampanye. Sebanyak 99 persen laporan masuk berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan 1 persennya datang dari daerah sekitar Ibu kota yaitu Bekasi, Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. (Mastel, 2017) Selanjutnya, adapula aplikasi yang dikenal sebagai Quick Count yang memberikan hasil cepat dan akurat terhadap perhitungan suara Pilkada. Sistem dan penggunaan aplikasi MataRakyat cukup user friendly dan sederhana. Setelah mengunduhnya di App Store atau Play Store, masyarakat bisa mendaftarkan diri sebagai saksi atau eSaksi.
Untuk mencegah penyalahgunaan dari kota selain Jakarta, masyarakat harus mendaftarkan diri dan mengisi data seperti nama sesuai KTP dan NIK. MataRakyat akan memastikan jika orang tersebut memang pemilih yang terdaftar di database KPU. Jika benar, maka orang tersebut akan menjadi eSaksi di TPS tempat nama mereka terdaftar. Disetiap TPS, MataRakyat butuh 5 relawan untuk memasukkan data jumlah suara yang didapat dari setiap pasangan calon dan mengambil foto dari formulir C1. Untuk memastikan data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan yang ada di foto, informasi ini akan dikirimkan ke relawan-relawan lain di TPS lain untuk melakukan validasi. Jika data dipastikan valid dengan data yang ada, data yang telah diterima baru akan dikirimkan ke server MataRakyat.
Setelah data terakumulasi, pengguna MataRakyat dapat mengakses hasil perhitungan suara cepat. Setelah pemungutan suara selesai, pihak dari MataRakyat memperkirakan ada sekitar 5 juta orang yang mengakses aplikasi MataRakyat dengan bersamaan. Ini adalah bukti lainnya bahwa kepedulian masyarakat telah meningkat bahkan masyarakat mau untuk melakukan pekerjaan yang bukan kewajibannya. Karena mereka peduli akan pentingnya hasil pemilihan yang akan menentukan nasib dari DKI Jakarta selama 5 tahun kedepan. Masyarakat juga menyadari banyak terjadi kecurangan yang terjadi bahkan sebelum hari-H dari Pilkada. Kemungkinan terjadinya kecurangan pada hari-H juga sangat tinggi jika melihat pada Pilkada sebelumnya di berbagai daerah. Sehingga hal ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan Pilkada. Karena megawasi proses pemilihan bukan hanya tugas Bawaslu tetapi juga seluruh masyarakat yang ada. Kemudian, jumlah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) terbatas sehingga kemungkinan ada kecurangan yang tidak terdeteksi juga ada, dengan tingginya kepedulian masyrakat tingkat kecurangan bisa diminimalisir. Bahkan di Pilkada 2017 ini peran Teknologi juga mengambil andil tentunya hal ini adalah hal yang sangat baik mengingat lebih cepatnya akumulasi data serta keakuratan datanya yang dapat di pertanggungjawabkan. Semoga di Pilkada selanjutnya, partisipasi masyarakat Indonesia akan semakin meningkat tidak hanya dalam pengambilan suara tetapi juga partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan.
