Dapatkah Poros Maritim Dunia Indonesia Terealisasikan?

Sudah 2 tahun lebih, Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden Indonesia. Banyak hal yang menjadi agenda pemerintahan sang presiden untuk lima tahun masa jabatannya, salah satu cita-cita yang dicanangkan oleh beliau adalah poros maritim dunia. Namun tidak banyak orang yang tahu, apa arti sebenarnya dari poros maritim dunia itu sendiri.

    Menurut Deputi II bidang sumber daya alam dan jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Agung Kuswandono menjelaskan bahwa poros maritim dunia merupakan upaya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di Indonesia, dan untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Memang ide awal dari poros maritim dunia itu sendiri dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan didominasi oleh laut. Namun, kalimat poros maritim dunia tidak akan ada artinya tanpa tujuan pasti, lalu pertanyaan yang muncul dibenak masyarakat adalah apakah Indonesia mampu untuk menjadi poros maritim dunia atau hanya sekedar angan-angan belaka?

    Poros maritim dunia membuat para ahli dan pemikir pun tergolong menjadi tiga bagian yaitu, golongan yang yakin poros maritim dunia akan terwujud, golongan yang masih ragu, dan golongan yang tidak yakin akan poros maritim dunia di Indonesia. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo mendirikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2014, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2015, untuk membuat cita-cita poros maritim dunia menjadi kenyataan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia tidak hanya bekerja sendiri, melainkan menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) sampai polri.

     Agung Kuswandono mengatakan bahwa banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan poros maritim dunia, misalnya mulai dari riset, infrastruktur, transportasi seperti perkapalan, keamanan sampai urusan diplomasi dengan negara lain. Faktanya adalah hal-hal tersebut sekarang ini, masih dirasa belum optimal walaupun memang dalam hal perkapalan Indonesia sedang mencoba untuk membuat kapal ataupun transportasi yang memadai serta dilengkapi cold storage, begitu pula infrastruktur dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur dari barat sampai timur, khususnya tol laut dan pelabuhan tidak dapat dilupakan. Banyak kapal asing yang melalui wilayah Indonesia namun singgah di pelabuhan Singapura karena pelabuhannya memadai. Apabila Indonesia memiliki pelabuhan yang memadai pula, maka besar kemungkinan kapal-kapal asing yang akan berlabuh di pelabuhan Indonesia dan dapat menyumbangkan devisa bagi negara.

    Tol laut juga berfungsi sebagai penghubung antar pulau sehingga hampir pulau-pulau di Nusantara dapat tersentuh dengan menjamin konektivitas antar pulau, pembangunan sistem logistik maritim nasional, pemerataan pembangunan, melancarkan distribusi barang agar menekan disparitas harga barang antar daerah akibat biaya tambahan seperti biaya sandar kapal. Pembangunan infrastruktur tol laut juga memperkuat aspek angkutan laut, aspek kepelabuhan, dan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran yang telah meningkatkan lanjutan pembangunan pelabuhan di 89 titik lokasi, dan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 122 unit.

(Sumber: http://kmtm.ft.ugm.ac.id/kabar-proyek-tol-laut-indonesia/)

(Sumber: http://datapun.com)

     Meskipun Indonesia masih minim memiliki para ahli di bidang riset kemaritiman, Widodo dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KKP) yaitu badan di bawah  KKP menjelaskan bahwa riset adalah hal yang penting untuk mewujudkan poros maritim dunia yang optimal. Namun beliau menyayangkan, biaya yang dikucurkan pemerintah untuk riset justru dikurangkan, seperti halnya di sisi keamanan, yakni ketidakseimbangan jumlah kemanan dengan luas lautan Indonesia dan jumlah Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) belum optimal. Sehingga Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI), Jenderal Gatot Nurmantyo mengusulkan agar Indonesia tidak lagi menerima hibah alutsista dari luar negeri, mengingat banyaknya kejadian dan kecelakaan yang terjadi pada alutsista yang diberikan oleh negara lain.

   Tidak berhenti sampai disitu, poros maritim dunia tidak hanya terfokus pada riset dan infrastruktur sampai keamanan saja, tetapi adanya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam merealisasikan poros maritim dunia. “Koordinasi antar lembaga pemerintah masih belum optimal, masih terdapatnya tumpang tindih antar lembaga tersebut, misalnya saja dalam hal keamanan dimana Polri/Pemda ataupun Kementerian Pertahanan dengan bagian keamanan di Kementrian Perikanan terkadang tumpang tindih dalam hal keamanan wilayah maritim, itu merupakan satu contoh kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.” ujar Widodo.

Berbeda dengan Balitbang KKP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, secara umum justru merasa koordinasi antar lembaga pemerintah sudah baik dan hanya tinggal mengerjakan apa yang sudah dirumuskan oleh presiden bersama dengan para menterinya untuk mewujudkan poros maritim dunia tersebut.

   Hal-hal tersebut penting untuk dibenahi oleh pemerintah, serta peran masyarakat, dibutuhkan pula ketegasan presiden agar poros maritim dunia dapat teralisasikan walau membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena melihat potensi ekonomi yang akan diraup Indonesia kedepannya begitu besar mulai dari sektor perikanan, pariwisata, sampai energi minyak dan mineral. Namun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dan perihal terealisasi atau tidaknya poros maritim dunia ini, bergantung pada seberapa besar keinginan, tekad dan kesungguhan pemerintah bersama dengan masyarakat.

Referensi :

• Wawancara dengan Bapak. Ing Widodo dari BALITBANG KKP.
• Wawancara dengan Bapak. Agung Kuswandono selaku Deputi II Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
• 2017. “Panglima Tegaskan Tak Lagi Mau Terima Hibah Alutsista”. (http://nasional.kompas.com/read/2017/02/06/20294071/panglima.tegaskan.indonesia.tak.lagi.mau.terima.hibah.alutsista, diunduh pada tanggal 01 Maret 2017, Pukul 00.59 WIB)
• 2016. “Proyek Tol Laut Indonesia”. (http://www.datapun.com/2016/08/proyek-tol-laut-indonesia.html, diunduh pada tanggal 01 Maret 2017, Pukul 02.25 WIB)