Pertarungan Politik Berujung SARA di Pilkada 2017
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Dalam setiap pemilihan, baik itu pilpres maupun pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan walikota biasanya selalu di bumbui sebuah isu, baik itu masalah data kependudukan, E-KTP hingga isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Sejak Pilpres 2014, isu SARA sudah mulai di munculkan untuk menyerang lawan dalam pemilu. Berbagai macam cara yang biasa dilakukan termasuk menjatuhkan kandidat dengan kampanye hitam seperti pelemparan isu kebencian berupa isu penistaan agama hingga munculnya surat kabar Obor Rakyat dan buku Jokowi Underground sebagai upaya pembunuhan karakter lawan politik.
Pembunuhan karakter kontestan pemilu kini memanas kembali dalam konstalasi politik pada pilkada serentak 2017. Badan Intelijen Negara (BIN), melalui Deputi II Mayjen TNI M. Thamrin Marzuki di kantor KPU RI, telah memetakan sejumlah daerah rawan dalam Pilkada 2017. Diantaranya adalah Aceh dan Papua. Secara spesifik kerawanan yang perlu diperhatikan adalah adanya intimidasi dari kelompok bersenjata, khususnya di Aceh dan Papua.
Menurut BIN, intimidasi oleh kelompok bersenjata masih terjadi di Aceh. Seiring dengan terjadi perpecahan dalam partai politik yang kemudian membentuk faksi-faksi yang berpotensi menjadi ancaman konflik di Pilkada Aceh, selain itu adanya revisi qanun yang akan menjadi pedoman dan rujukan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Bentuk ancaman yang cukup menjadi perhatian yakni munculnya aksi-aksi propaganda, seperti perusakan dan penurunan baliho-baliho, pengibaran bendera bintang bulan, adanya ujaran kebencian (hate speech) antara calon kepala daerah. Beberapa wilayah di Aceh yang di golongkan sebagai daerah rawan konflik meliputi Aceh Jaya, Bireuen, dan Lhokseumawe, sedangkan di Papua adalah Jayapura, Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, dan Nduga yang dipetakan sebagai daerah rawan yang akan mendapat pengamanan ekstra dari aparta yang berwenang. Selain Papua dan Aceh, Mesuji juga patut mendapatkan perhatian ekstra dari Polda Lampung seiring dengan memanasnya konflik yang terjadi karena Pilkada.
Polri dan TNI serta instansi terkait bersinergi untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2017. Pengamanan dalam pilkada kali ini dipandang sebagai suatu urgensi seiring maraknya intoleransi yang berpotensi menciptakan konflik di masyarakat yang sering di provokasi oleh Ormas keagamaan. Jika Aceh dan Papua digolongkan sebagai daerah rawan konflik yang akan mendapat tambahan pengamanan ekstra dari Mabes Polri, DKI Jakarta seolah menjadi isu paling panas untuk diperbincangkan. Disebut sebagai “pilkada rasa pilpres” karena panasnya kontestasi antar ketiga calon cagub dan cawagub. Selain karena popularitas kandidat, isu SARA yang turut bergulir menjadikan Pilkada DKI sebagai konsumsi publik secara nasional karena Jakarta merupakan etalase Indonesia, dimana para elit politik negeri berkumpul di kota itu. Selain itu, Pilkada Jakarta sedikit banyak akan menentukan peta kekuasaan di Pilpres 2019 mendatang. Polemik mulai muncul saat Gubernur petahana DKI Jakarta yang kembali mencalonkan diri, Basuki Tjahja Purnama atau tersohor dengan nama Ahok. Ahok, yang saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama, menuai konflik saat menyampaikan pidatonya pada akhir September 2016 di Kepulauan Seribu dalam rangka kunjungan kerja. Kasus ini pun berbuntut panjang, lantaran ada sekelompok Ormas Keagamaan yang menggelar berkali kali demo dengan skala besar. Sebut saja aksi bela Islam 411 dan 212 yang seolah membuat gaduh negeri ini, tak hanya aroma konflik intoleran namun suhu politik pun memanas, aksi saling kritik dalam debat yang di selenggarakan tiga kali, pernyataan politik dari masing masing kubu yang sering kali melontarkan sindiran, hingga membawa isu agama hingga munculnya cuitan cuitan twitter Susilo Bambang Yudhoyono yang menyasar penguasa secara frontal.
Penguasa sampai harus turun gunung melakukan konsolidasi dengan seluruh elemen terkait dengan safari politik, keagamaan, maupun safari militer. Konsolidasi ini dilakukan oleh presiden seiring meluasnya isu kebencian dan perpecahan ditengah masyarakat. Langkah yang ditempuh dinilai arif dan bijak dengan mengundang tokoh tokoh keagamaan dan politik untuk datang ke istana memecahkan persoalan bangsa dengan azas keadilan bagi semuanya.
REFERENSI
Berita 24 (2017, Januari 5), Pilkada Mesuji Potensi Konflik, Polda Lampung Siaga Penuh, retrieved from http://berita24.id/index.php/2017/01/05/pilkada-mesuji-potensi-konflik-polda-lampung-siaga-penuh/
liputan6 (2016, Februari 15), Ini 101 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2017, retrieved from http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017
DetikNews. (2017, Februari 7), BIN: Aceh dan Papua Jadi Daerah Rawan Pilkada 2017, retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3416152/bin-aceh-dan-papua-jadi-daerah-rawan-pilkada-2017
