{"id":1793,"date":"2024-08-29T10:00:37","date_gmt":"2024-08-29T03:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/?p=1793"},"modified":"2024-09-05T00:04:56","modified_gmt":"2024-09-04T17:04:56","slug":"kajipost-agustus-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/2024\/08\/kajipost-agustus-2024\/","title":{"rendered":"KAJIPOST AGUSTUS (2024)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Vonis Bebas Kasus Kerangkeng Manusia: Potret Gelap Penyelewengan Hukum<\/strong><\/p>\n<p><b>Sub topik:<\/b><\/p>\n<ol>\n<li>Kronologi kasus<\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Rincian putusan pengadilan (alasan hakim memutuskan vonis bebas)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">\u2060\u2060Analisis dari pakar hukum atau komnas ham terkait kasus<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">\u2060\u2060Respon keluarga korban<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><b>Kronologi Kasus Kerangkeng Manusia<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau yang disebut <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">Migrant Care,<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> menerima laporan adanya kerangkeng manusia yang serupa dengan penjara di kediaman Bupati nonaktif Langkat yaitu Terbit Rencana Perangin-angin. Temuan tersebut bermula dari Operasi Tangkap Tangan (<\/span><b>\u201cOTT\u201d<\/b><span style=\"font-weight: 400\">) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (<\/span><b>\u201cKPK\u201d<\/b><span style=\"font-weight: 400\">) di kediaman Terbit Rencana Perangin-Angin yaitu di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. OTT tersebut dilakukan karena Terbit Rencana Perangin-Angin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2020-2022.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Berdasarkan hasil wawancara para saksi, kerangkeng tersebut digunakan\u00a0 untuk menampung para pekerja sawit yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin-angin. Dikabarkan juga bahwa para pekerja bekerja di <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">shift <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">pagi dan malam tanpa digaji dan hanya diberi makan dua kali dalam sehari. Bahkan, diduga para pekerja dipukuli karena terdapat bukti luka memar di tubuhnya. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">Migrant Case <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">telah melaporkan temuan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (<\/span><b>\u201cKomnas HAM\u201d<\/b><span style=\"font-weight: 400\">).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Setelah ditelusuri lebih jauh oleh pihak kepolisian dan Komnas HAM, kerangkeng tersebut digunakan sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Selain itu, terdapat korban yang meninggal setelah masuk ke kerangkeng dalam jangka waktu 4 (empat) sampai 6 (enam) minggu pertama akibat penganiayaan. Alasan dilakukannya penganiayaan terhadap korban karena korban melakukan perlawanan.<\/span><b><\/b><\/p>\n<ul>\n<li><b>Rincian Putusan Pengadilan (alasan hakim memutuskan vonis bebas)<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<\/span><b>\u201cTPPO\u201d<\/b><span style=\"font-weight: 400\">) dengan modus rehabilitasi narkoba seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan dan hak-haknya dipulihkan. Majelis Hakim juga menolak permohonan restitusi senilai Rp 2,3 miliar yang diajukan oleh para korban.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Meskipun sebelumnya Terbit Rencana Perangin Angin telah divonis bersalah dalam kasus korupsi dan dijatuhi hukuman penjara, putusan tersebut kemudian mengalami perubahan setelah melalui proses banding. Pengadilan Tinggi Jakarta meringankan hukuman Terbit menjadi 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta.<\/span><b><\/b><\/p>\n<ul>\n<li><b>Analisis dari Pakar Hukum atau Komnas HAM terkait Kasus<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">&#8220;Hasil putusan tersebut dianggap belum memberikan keadilan yang cukup bagi para korban TPPO yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, dan kerugian ekonomi,&#8221; ujar Ketua LPSK Brigjend (Purn) Achmadi dalam keterangannya. Oleh karena itu, Achmadi menyatakan bahwa LPSK mendukung kejaksaan untuk mengajukan kasasi atas keputusan tersebut, termasuk dengan memasukkan permohonan restitusi bagi korban. &#8220;LPSK mendorong dan mendukung upaya kasasi oleh Kejaksaan, termasuk permohonan restitusi korban sebagai salah satu poin utama dalam memori kasasi,&#8221; ujarnya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Komnas HAM juga menyesalkan atas putusan tersebut dan menilai putusan tersebut gagal menegakkan hak atas keadilan, khususnya bagi para korban dan keluarga korban yang telah meninggal dunia. Menurut Komnas HAM, proses peradilan dalam hal ini harus diawasi oleh lembaga pengawas peradilan seperti Komisi Yudisial. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya mengkritik kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, Komnas HAM mendukung kejaksaan yang berencana mengajukan banding.<\/span><b><\/b><\/p>\n<ul>\n<li><b>Respon Keluarga Korban<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dalam kasus ini, keluarga korban mengambil langkah-langkah penting untuk menuntut keadilan dan melindungi hak anggota keluarga mereka. Beberapa keluarga melaporkan kejahatan ini ke pihak berwenang dan mencari bantuan hukum untuk memastikan bahwa para pelaku, termasuk Bupati Langkat, bisa diadili.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Mereka juga memberikan dukungan psikologis kepada korban yang mengalami trauma, meskipun menghadapi ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, beberapa keluarga bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia dan memanfaatkan media untuk mengangkat kasus ini ke tingkat nasional dan internasional, dengan harapan bisa menggerakkan dukungan publik dan menekan pihak berwenang agar bertindak lebih cepat dan tegas.<\/span><\/p>\n<p><b>Sumber<\/b><span style=\"font-weight: 400\">:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Aldi, N. (2024, July 10). Komnas HAM Minta KY Usut Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng. Retrieved August 10, 2024, from detiknews website: <\/span><a href=\"https:\/\/news.detik.com\/berita\/d-7431744\/komnas-ham-minta-ky-usut-vonis-bebas-eks-bupati-langkat-di-kasus-kerangkeng\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/news.detik.com\/berita\/d-7431744\/komnas-ham-minta-ky-usut-vonis-bebas-eks-bupati-langkat-di-kasus-kerangkeng<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Basri, H. (2022, January 25). Kronologi Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Diduga Tempat Perbudakan. Retrieved August 11, 2024, from KompasTV website: <\/span><a href=\"https:\/\/www.kompas.tv\/nasional\/254767\/kronologi-penemuan-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat-diduga-tempat-perbudakan?page=all\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/www.kompas.tv\/nasional\/254767\/kronologi-penemuan-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat-diduga-tempat-perbudakan?page=all<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">BBC News Indonesia. (2022, January 24). Kerangkeng Manusia bagi Pekerja Sawit, \u2018Dugaan Perbudakan Modern\u2019 di Rumah bupati Nonaktif Langkat, \u2018Sangat Mengejutkan dan Pertama di Indonesia\u2019. Retrieved August 11, 2024, from BBC News Indonesia website: <\/span><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/indonesia\/indonesia-60112908\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/www.bbc.com\/indonesia\/indonesia-60112908<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Farisa, F. C. (2022, January 31). Fakta Terbaru Kerangkeng Bupati Langkat: Ada Korban Jiwa hingga Keluarga Diminta Tanda Tangan Surat Tak Menuntut. Retrieved August 11, 2024, from Kompas.Com website: <\/span><a href=\"https:\/\/nasional.kompas.com\/read\/2022\/01\/31\/09214151\/fakta-terbaru-kerangkeng-bupati-langkat-ada-korban-jiwa-hingga-keluarga\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/nasional.kompas.com\/read\/2022\/01\/31\/09214151\/fakta-terbaru-kerangkeng-bupati-langkat-ada-korban-jiwa-hingga-keluarga<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Komnas HAM RI. (2024). Keterangan Pers Nomor 34\/HM.00\/VII\/2024 Pandangan Komnas HAM atas Vonis Bebas Mantan Bupati Langkat dalam Kasus TPPO Kerangkeng Manusia. Retrieved August 10, 2024, from Komnasham.go.id website: <\/span><a href=\"https:\/\/www.komnasham.go.id\/index.php\/siaran-pers\/2024\/07\/10\/351\/keterangan-pers-nomor-34-hm-00-vii-2024-pandangan-komnas-ham-atas-vonis-bebas-mantan-bupati-langkat-dalam-kasus-tppo-kerangkeng-manusia.html\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/www.komnasham.go.id\/index.php\/siaran-pers\/2024\/07\/10\/351\/keterangan-pers-nomor-34-hm-00-vii-2024-pandangan-komnas-ham-atas-vonis-bebas-mantan-bupati-langkat-dalam-kasus-tppo-kerangkeng-manusia.html<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Mantalean, Vitorio, Sabrina <\/span> <span style=\"font-weight: 400\">Asril. (2022, January 24). Bupati Langkat Punya Penjara Diduga untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit. Retrieved August 11, 2024, from Kompas.Com website: <\/span><a href=\"https:\/\/nasional.kompas.com\/read\/2022\/01\/24\/14560201\/bupati-langkat-punya-penjara-diduga-untuk-perbudak-puluhan-pekerja-sawit\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/nasional.kompas.com\/read\/2022\/01\/24\/14560201\/bupati-langkat-punya-penjara-diduga-untuk-perbudak-puluhan-pekerja-sawit<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">NIKSON SINAGA. (2024, July 11). Lukai Rasa Keadilan, Vonis Bebas Bekas Bupati Langkat Disesalkan Komnas HAM, LPSK, dan Kontras. Retrieved August 10, 2024, from kompas.id website: <\/span><a href=\"https:\/\/www.kompas.id\/baca\/nusantara\/2024\/07\/11\/lukai-rasa-keadilan-vonis-bebas-bekas-bupati-langkat-disesalkan-komnas-ham-lpsk-dan-kontras\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/www.kompas.id\/baca\/nusantara\/2024\/07\/11\/lukai-rasa-keadilan-vonis-bebas-bekas-bupati-langkat-disesalkan-komnas-ham-lpsk-dan-kontras<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Permana, Rakhmad Hidayatulloh. (2024, 10 Juli). Jejak Perkara Eks Bupati Langkat Divonis Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia.\u00a0 Retrieved August 11, 2024, from detiknews website: <\/span><a href=\"https:\/\/news.detik.com\/berita\/d-7431730\/jejak-perkara-eks-bupati-langkat-divonis-bebas-di-kasus-kerangkeng-manusia\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/news.detik.com\/berita\/d-7431730\/jejak-perkara-eks-bupati-langkat-divonis-bebas-di-kasus-kerangkeng-manusia<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Saptohutomo, Aryo Putranto. (2024, 12 Juli). Eks Bupati Langkat Divonis Bebas Kasus Kerangkeng, Negara Dianggap Gagal Lindungi Korban. Retrieved August 11, 2024, from kompas.com website: <\/span><a href=\"https:\/\/nasional.kompas.com\/read\/2024\/07\/12\/15282101\/eks-bupati-langkat-divonis-bebas-kasus-kerangkeng-negara-dianggap-gagal\"><span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/nasional.kompas.com\/read\/2024\/07\/12\/15282101\/eks-bupati-langkat-divonis-bebas-kasus-kerangkeng-negara-dianggap-gagal<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vonis Bebas Kasus Kerangkeng Manusia: Potret Gelap Penyelewengan Hukum Sub topik: Kronologi kasus Rincian putusan pengadilan (alasan hakim memutuskan vonis bebas) \u2060\u2060Analisis dari pakar hukum atau komnas ham terkait kasus \u2060\u2060Respon keluarga korban Kronologi Kasus Kerangkeng Manusia Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau yang disebut Migrant Care, menerima laporan adanya kerangkeng manusia yang serupa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,12],"tags":[],"class_list":["post-1793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-himslaw-rubric","category-himslaw-kajipost"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1793"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1793\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1794,"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1793\/revisions\/1794"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/student-activity.binus.ac.id\/himslaw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}