KAJIPOST

Korupsi BUMN Pertamina: Sejauh Mana Rakyat Dirugikan?

Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina periode 2018-2023, dengan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun per tahun. Para tersangka diduga mengatur produksi minyak domestik agar tetap rendah, memaksa impor, serta mengoplos BBM demi keuntungan pribadi. Dampaknya meliputi lonjakan harga BBM, inflasi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap Pertamina. Sentimen negatif masyarakat terhadap BUMN ini mendorong desakan reformasi tata kelola energi. Pemerintah tengah menelusuri aliran dana serta mempertimbangkan langkah hukum dan perbaikan regulasi.

Ini saatnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, transparansi dalam tata kelola energi, dan pertanggungjawaban penuh atas setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Mengenal Apa itu Amnesti dalam Perspektif Hukum, Pengampunan dan Ancaman Penegakan Hukum

Amnesti merupakan tindakan hukum yang bersifat general dan berlaku secara kolektif terhadap kelompok tertentu, yang menghapuskan segala akibat hukum pidana dari suatu tindak pidana. Di Indonesia amnesti atau pengampunan adalah hak presiden sebagai kepala negara. Amnesti dapat digunakan dalam konteks politik, perpajakan, atau konflik, di mana kesempatan baru diberikan untuk memperbaiki kesalahan tanpa konsekuensi hukum yang berat. Pemberian amnesti kepada narapidana harus dilihat dalam kerangka norma konstitusionalitas yang mewajibkan adanya rasionalisasi hukum atas tindakan eksekutif tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara hukum yang menjunjung due process of law.

Urgensi Revisi UU Hak Cipta: Peran Strategis Kemenparekraf dalam Mendukung Industri Kreatif

Meskipun industri musik Indonesia memiliki landasan hukum melalui UU Hak Cipta, penegakan hak cipta menghadapi banyak masalah struktural dan teknis. Lisensi memberikan izin untuk menggunakan karya cipta dengan tetap menghormati hak eksklusif pencipta atau pemegang hak terkait. Pada kenyataannya, Pasal 80 dan 81 UU Hak Cipta melindungi karya cipta musisi dengan buruk, terutama dalam hal mekanisme lisensi. Saat ini, perlindungan terhadap karya seperti seni tari dan penulisan belum komprehensif musik atau film. Revisi diperlukan untuk memberikan perlindungan yang setara bagi semua jenis karya.

Tim Penulis:
Cedric Aurelius Hartanto
Bagas Christian Putra
Yolanda Fransisca
Nabila Astria
Astridiva Agnitia Agatha R
Kanaya Putri Dwianti

Tim Infografis:
Crasota Ataya Bastra
Katherina Wisti Diana
Nathania Rachel Siswandi
Muhammad Reihan Fadil